Pemerintahan Diselimuti Kleptokrasi?

INILAH.COM, Jakarta - Kasus korupsi M Nazaruddin, Kemenakertrans, Kemenpora, mafia pajak, Century dan skandal lainnya, memperkuat dugaan bahwa terjadi korupsi berjamaah instansi pemerintah. Sebutan pemerintahan kleptokrasi pun tak bisa dihindarkan.

Prof Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI mencatat, korupsi di kementerian yang menterinya berasal dari partai-partai politik bisa terjadi karena mereka membutuhkan dana untuk membangun kantor-kantor partai yang megah. Juga dana untuk kaderisasi atau anggota DPR/DPRD yang berasal dari partai itu, kongres/muktamar/rakornas/rakorcab partai, atau bahkan untuk persiapan pemilihan umum legislatif atau eksekutif di pusat dan di daerah.

Selama ini , ungkap Ikrar, kegiatan partai-partai politik sangat bergantung pada dana publik (anggaran negara) baik yang mereka peroleh secara sah diberikan oleh negara atau tidak sah melalui korupsi politik.

Korupsi nyaris tidak mungkin dilakukan secara sendirian oleh pejabat tinggi kementerian/lembaga, tetapi bersama penanggung jawab keuangan atau proyek di jajaran birokrasi kementerian/lembaga serta kalangan pengusaha yang mendapatkan proyek atau tender dari kementerian/lembaga tersebut.

Selama ini dugaan kebocoran anggaran negara masih berkisar pada angka 30 persen, seperti yang pernah diungkap Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo. Bayangkan, betapa memalukan. Salah satu media terkemuka di Tanah Air bahkan menyebutkan bahwa pemerintahan Indonesia bisa dibilang pemerintahan kleptokrasi.

Para aktivis dan analis berkali-kali mendesak agar SBY tegas dan pasti dalam membasmi korupsi, agar tidak mulur-mungkret dan menimbulkan kekhawatiran. "Maling koruptor, itu sudah jadi way of life mereka dengan sogok menyogok dengan membeli orang," kata Prabowo Subianto, bos DPP Partai Gerindra, secara berapi-api, kemarin.

Menurut Ikrar Nusa Bhakti, jika Presiden Yudhoyono tidak berusaha keras untuk menghentikan berbagai praktik korupsi di berbagai kementerian, bukan mustahil kabinet yang dipimpinnya akan dikenal sebagai “Kabinet Kleptokrasi” karena diisi bawahan yang suka mencuri. [mdr]