Sekuler Kurang Laku, Rakyat Mesir Ingin Pemerintahan Islam

(Hidayatullah) Hasil Jajak pendapat itu diikuti oleh seribu warga Mesir dan 60 persen di antaranya menginginkan pembentukan pemerintahan Islam yang berdasarkan nilai-nilai demokrasi sejati. Hasil jajak pendapat itu diterbitkan oleh koran beroplah besar Mesir, al-Ahram (11/5/2011).

Sementara itu, 24 persen responden lebih menekankan pada nilai-nilai demokrasi tanpa menyebutkan agama secara eksplisit.

Hanya empat persen dari responden yang mendukung pembentukan pemerintahan sekuler di Mesir sementara tiga persen sisanya menyatakan pemerintahan junta militer cocok untuk masa depan Mesir.

Jajak pendapat itu dilakukan dua bulan setelah revolusi rakyat Mesir berhasil menggulingkan Hosni Mubarak yang didukung AS.

Rakyat Mesir menuntut pelaksanaan pemilu bebas, transparan, dan adil pasca penggulingan Mubarak, dan menekankan bahwa rakyat yang harus menentukan jenis pemerintahan mendatang.

Mereka juga menuntut para pejabat militer yang berkuasa saat ini segera memutuskan hubungan dengan Israel dan mencabut blokade atas Jalur Gaza.

Partai-partai politik Mesir menilai blokade Gaza merupakan bentuk pelayanan terhadap kepentingan Israel dan Amerika Serikat serta berpotensi mengancam stabilitas regional dan independensi negara.

Mubarak mengikuti langkah Israel memblokade Jalur Gaza, meski Hamas memenangkan pemilihan umum masyoritas di Palestina pada tahun 2007. Namun kini semuanya berubah, rakyat Mesir ingin memberi dukungan lebih besar pada Palestina.

Namun fenomena ini belum tentu dibiarkan oleh Amerika Serikat (AS). As yang telah ‘memperbudak” pemerintah Mesir selama lebih kurang enam puluh tahun, bahkan dibiarkan memusuhi rakyatnya sendiri, khususnya Islam.

Sebelum ini, pasca revolusi mesir, 16 Februari 2011 Direktur CIA, Leon Panetta, menghadapi pertanyaan Komite Intelijen di Capitol Hill tentang agenda kelompok Islam pasca tergulingnya Husni Mubarak. Di antara yang ditekankan adalah kemungkinan pengaruh Al Ikhwan al Muslimun atau dikenal Ikhwanum Muslim.

“Dari perspektif intelijen, amat penting jika kita mengetahui apa posisi (Ikhwan) dan apa yang cenderung akan terjadi. Mesir merupakan negara kunci di Timur Tengah. Dan saya khawatir tentang itu,” kata Dianne Feinstein, Ketua Komite Intelijen Amerika.