UU yang Larang Kampanye di Masjid Dibuat Oleh Orang Sekuler

JAKARTA (VoA-Islam) - Dewasa ini Islam memiliki banyak pandangan atau pendapat mengenai Kepemimpinan. Wacana kepemimpinan yang berkembang ini, di awali setelah Rasulullah Saw wafat. Masyarakat Islam pun terbagi-bagi ke dalam banyak kelompok atau golongan. Kelompok-kelompok Islam ini terkadang satu sama lain saling menyalahkan atau bahkan mengkafirkan.

Posted on 7:42 AM / 0 comments / Read More

Umat Islam : Bagaimana Menghadapi Skenario Paling Buruk?

Bangsa Indonesia akan menghadapi skenario paling buruk bagi masa depannya? Skenario paling buruk itu, ketika bangsa Indonesia harus menerima kenyataan pahit, di mana bangsa ini tidak dapat berbuat apa-apa, kecuali menerima kenyataan. Bangsa Indonesia hanya akan menjadi konsumen, dan kuli di negeri sendiri.

Posted on 7:39 AM / 0 comments / Read More

Korupsi Bermula Dari Politik Uang di Parpol

[REPUBLIKA.CO.ID,  Kamis, 15 Desember 2011 23:13 WIB] – Sejumlah kasus korupsi di tanah air tidak terlepas dari unsur kepentingan politik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun membenarkan bahwa korupsi berakar dari kepentingan politik.

"Korupsi itu melibatkan pejabat struktural. Di mana, pejabat struktural itu terkadang berasal dari petinggi partai politik," kata Ketua KPK Busyro Muqoddas di kantornya, Kamis (15/12).

Busyro menjelaskan, proses korupsi politik itu bermula akibat pendidikan politik praktis yang selalu diwarnai oleh politik uang. Sehingga, Busyro menyimpulkan, politik uang itu lah yang memunculkan korupsi yang memiliki kepentingan politik.

Wakil Ketua KPK, Bibit S Rianto menilai ada dua penyebab utama korupsi di Indonesia. Yaitu, politik uang dalam pemilihan umum dan korupsi partai politik. "Dua point itu yang menjadi sumber terjadinya korupsi di Indonesia," kata Bibit di kantornya.

Menurutnya, pada saat pemilihan umum baik legislatif, kepala daerah, maupun presiden, semua calon yang didukung dari partai politik harus mengeluarkan uang banyak untuk biaya kampanye.

Pada saat terpilih, mereka harus mengembalikan uang yang telah dikeluarkan tersebut. "Pada saat itulah  korupsi politik terjadi," ungkapnya.

Setelah korupsi politik terjadi, maka sejumlah penyelenggara negara yang juga merupakan kader partai politik itu mencari celah untuk mendapatkan uang dengan cara pintas. Yaitu, menyalahgunakan wewenanganya untuk mengambil uang negara yang bukan hak-nya. "Pada saat itulah uang negara dikuras habis-habisan," kata Bibit. 

Posted on 10:00 AM / 0 comments / Read More

Pemerintahan Diselimuti Kleptokrasi?

INILAH.COM, Jakarta - Kasus korupsi M Nazaruddin, Kemenakertrans, Kemenpora, mafia pajak, Century dan skandal lainnya, memperkuat dugaan bahwa terjadi korupsi berjamaah instansi pemerintah. Sebutan pemerintahan kleptokrasi pun tak bisa dihindarkan.

Prof Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI mencatat, korupsi di kementerian yang menterinya berasal dari partai-partai politik bisa terjadi karena mereka membutuhkan dana untuk membangun kantor-kantor partai yang megah. Juga dana untuk kaderisasi atau anggota DPR/DPRD yang berasal dari partai itu, kongres/muktamar/rakornas/rakorcab partai, atau bahkan untuk persiapan pemilihan umum legislatif atau eksekutif di pusat dan di daerah.

Selama ini , ungkap Ikrar, kegiatan partai-partai politik sangat bergantung pada dana publik (anggaran negara) baik yang mereka peroleh secara sah diberikan oleh negara atau tidak sah melalui korupsi politik.

Korupsi nyaris tidak mungkin dilakukan secara sendirian oleh pejabat tinggi kementerian/lembaga, tetapi bersama penanggung jawab keuangan atau proyek di jajaran birokrasi kementerian/lembaga serta kalangan pengusaha yang mendapatkan proyek atau tender dari kementerian/lembaga tersebut.

Selama ini dugaan kebocoran anggaran negara masih berkisar pada angka 30 persen, seperti yang pernah diungkap Begawan Ekonomi Indonesia Sumitro Djojohadikusumo. Bayangkan, betapa memalukan. Salah satu media terkemuka di Tanah Air bahkan menyebutkan bahwa pemerintahan Indonesia bisa dibilang pemerintahan kleptokrasi.

Para aktivis dan analis berkali-kali mendesak agar SBY tegas dan pasti dalam membasmi korupsi, agar tidak mulur-mungkret dan menimbulkan kekhawatiran. "Maling koruptor, itu sudah jadi way of life mereka dengan sogok menyogok dengan membeli orang," kata Prabowo Subianto, bos DPP Partai Gerindra, secara berapi-api, kemarin.

Menurut Ikrar Nusa Bhakti, jika Presiden Yudhoyono tidak berusaha keras untuk menghentikan berbagai praktik korupsi di berbagai kementerian, bukan mustahil kabinet yang dipimpinnya akan dikenal sebagai “Kabinet Kleptokrasi” karena diisi bawahan yang suka mencuri. [mdr]

Posted on 9:47 AM / 0 comments / Read More